Kamis, 03 Desember 2020, WIB

Kamis, 01 Okt 2020, 13:34:19 WIB, 1211 View Administrator, Kategori : Kehutanan

Oleh :

AHMAD HARYADI, S.S.T.

Penyuluh Kehutanan Kec. Alian

26 Agustus 2020

Pendahuluan

Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk sharing dan sebagai pedoman/ acuan bagi penyuluh kehutanan/ pendamping kegiatan dan KTH dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Koperasi. Selain itu juga digunakan sebagai acuan bagi dinas kehutanan provinsi/ dinas yang menangani penyuluhan kehutanan/ UPT KLHK dalam melakukan pembinaan. Adapun tujuannya adalah agar pendampingan dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi KTH berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam persiapan pembentukan Koperasi KTH, Penyuluh kehutanan/ pendamping kegiatan memfasilitasi Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi melalui :

  1. Menyusun rencana rapat persiapan
  2. Membantu KTH untuk menghadirkan narasumber dari dinas koperasi setempat guna memberikan penyuluhan mengenai koperasi
  3. Membantu KTH dalam mempersiapkan :
  • Rancangan Akta Pendirian Koperasi yang di dalamnya memuat rancangan anggaran dasar / anggaran rumah tangga
  • Penyusunan rencana kegiatan untuk jangka waktu  5 tahun ke depan
  • Rancangan kepengurusan dan dewan pengawas

Penyuluh kehutanan/ pendamping koperasi melakukan pendampingan dalam hal:

  1. Menyusun rencana rapat pembentukan koperasi
  2. Menyiapkan undangan rapat pembentukan koperasi untuk menghadirkan :
  • minimal 20 orang anggota
  • pejabat dinas / instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota
  • Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

       3.Memfasilitasi terselenggaranya  rapat pembentukan Koperasi.

Hal-hal yang perlu dibahas dan dilakukan dalam rapat pembentukan Koperasi sebagaimana tertuang dalam :

  • Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission),  Pasal 14. Yaitu pengesahan koperasi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  • Permenkumham Nomor : 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi. Pengesahan koperasi meliputi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi
  • Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembanganan SDM Nomor P.3/IX-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pembentukan Koperasi KTH

I. Mendampingi KTH dalam menyiapkan kelengkapan persyaratan pengajuan pengesahan akta pendirian Koperasi KTH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendirian koperasi antara lain :

  1. Berita Acara Rapat Pembentukan  (materai 6000)
  2. Daftar hadir rapat
  3. Notulen Rapat
  4. Surat Kuasa (materai  6000)
  5. Daftar Hadir Pemberi Kuasa
  6. Foto copy KTP Pendiri
  7. Neraca
  8. Setoran Modal awal (Rekapitulasi Simpanan Anggota Pendiri)
  9. Foto copy kwitansi simpanan
  10. Program Kerja 5 Tahun ke depan
  11. Draf  AD / ART
  12. Susunan Pengurus dan Pengawas
  13. FC. KTP Pengurus dan Pengawas dilampiri Daftar Riwayat Hidup
  14. Surat Keterangan Domisili Sekretariat/Kantor Koperasi

Setelah semua berkas persyaratan komplit kemudian menyusun draf permohonan disampaikan ke kantor Koperasi Kabupaten untuk di koreksi.

Bila persyaratan sudah cukup kemudian diajukan ke Notaris untuk diproses mendapatkan Badan Hukum.

II. Mendampingi KTH mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis ke pejabat yang berwenang

III. Memonitor proses pengesahan akta pendirian koperasi KTH.



Selasa, 28 Jul 2020 JAMU MENINGKATKAN KEKEBALAN TUBUH


Tuliskan Komentar